Taktik Pembungkaman dan Disinformasi Pemerintahan Prabowo

2026-05-20 - Berita, Nasional, Politik

Amnesty International mencatat dalam laporannya bahwa dalam 18 bulan menjabat, di bawah pemerintahan Prabowo, sudah terjadi berbagai macam bentuk disinformasi secara daring untuk menampik kritik terhadap pemerintah, meredam debat publik, dan menjustifikasi represi. Sekjen Amnesty International Agnès Callamard menjelaskan ini dalam laporan yang berjudul “Building Up Imaginary Enemies”.

Prabowo dan pemerintah selama ini melakukan berbagai macam kampanye menyebarkan disinformasi menggunakan bebagai macam akun media sosial yang terkait dengan militer dan Partai Gerindra.

Setidaknya, dari salah satu video yang menuding Andrie Yunus dari Kontras yang memprotes mengenai ekspansi peran militer di Indonesia pada bulan Maret tahun lalu sebagai antek asing, ada 31 akun yang terkait dengan 27 unit militer yang dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi tersebut. Tidak hanya itu, hal serupa juga terjadi pada Tempo yang dituding merupakan antek asing juga.

“Kampanye disinformasi yang terus-menerus telah dilancarkan untuk mendelegitimasi para aktor masyarakat sipil, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia, serta menggunakan label “agen asing” untuk membenarkan atau bahkan, dalam beberapa kasus, mendorong kekerasan fisik” ujar Chanatip Tatiyakaroonwong.

Setidaknya, Prabowo sudah menyebutkan “antek-antek asing” selama 25 kali dalam beberapa pidato, termasuk pada rangkaian unjuk rasa bulan Agustus tahun lalu. Yang tentu hal ini masih belum ada bukti konkretnya sama sekali.

Mengingat disinformasi ini dilakukan pada platform tradisional seperti milik Meta, TikTok, X dan YouTube, dengan adanya algoritma yang berbasiskan keterlibatan (engagement) membuat disinformasi mudah untuk menyebar begitu saja.

Disadur dan diterjemahkan dari The Strait Times